SERUPA dengan genre seni lainnya, dunia perfilman di Medan, terutama sejak dua puluh tahun terakhir, bisa dibilang hidup segan mati tak mau. Padahal di era tahun ‘70-an, Medan termasuk daerah yang diperhitungkan dalam industri perfilman. Kesan ini terungkap lewat “Diksusi Hari Film Indonesia” yang digelar Komunitas Sastra Indonesia (KSI) Medan, 2 April 2011 di Galeri Payung Teduh Medan.
Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu yakni, H. Amsyal, Saut Hutabarat dan Joey Bangun. Dari diskusi itu disimpulkan tentang kondisi perfilman Medan yang kian terpuruk. Di tahun 1970-an, film Medan sempat booming. Beberapa film yang dihasilkan oleh “Anak Medan” dan sempat tenar antara lain, “Sampuraga,” “Musang Berjanggut,” “Buaya Deli,” “Batas Impian,” “Butet,” “Setulus Hatimu,” dan sebagainya. Bahkan di dekade itu, Medan menjadi magnet bagi aktor/aktris film tanah air. Banyak bintang film dari luar Medan (Jakarta) justru terlibat dalam film-film yang digarap oleh orang Medan, misalnya, Camelia Malik WD. Mochtar, Tatik Tito (Batas Impian) Nurhafni, Rizaldi Siagian (Butet) Roy Marten, Sukarno M.Noor (Musang Berjanggut). Selain itu, Medan juga pernah menjadi tuan rumah Festival Film Indonesia, yakni pada 1975 dan 1983. Di masa-masa ini, tersebutlah beberapa nama insan film Medan yang sempat berjaya. Umumnya mereka juga merangkap sebagai jurnalis yang memokuskan diri pada dunia perfilman. Sebut saja, Abdul Aziz Harahap, Arif Husin “King” Siregar, Ibrahim Sinik, Ali Soekardi, Idris Pasaribu, Taguan Hardjo, Boy Hardjo, M. Suif Yusuf Lubis, Yoseano Waas, Zainuddin A, A.Rahim Qahhar, Naswan Effendi, Dahri Uhum Nasution, Darwis D Rivai Harahap.
Namun, sejak industri televisi mulai menjamur di tanah air, iklim perfilman turut mengalami pergeseran. Hal ini terjadi karena sentralisme Jakarta. Jakarta tumbuh menjadi kota massif yang menjadi pusat segala-galanya, termasuk film. Bioskop-bioskop juga turut membunuh dunia perfilman, karena tak memberi tempat untuk film-film lokal. Alhasil perfilman di sejumlah daerah pun kelimpungan tak tahu akan ditayangkan di mana. Meski begitu, dunia perfilman di Medan tak langsung padam. Para penggiat film di kota multikultur ini mengubah strategi. Salah satunya dengan memproduksi film-film indie maupun yang sifatnya dokumenter. Tentu saja pilihan ini berpengaruh terhadap pangsa pasar. Film-film ini tidak diputar bebas. Tujuan pembuatannya mengalami penyempitan. Umumnya film-film ini dibuat untuk kepentingan lomba dan festival. Selain itu lebih bersifat proyek tertentu. Meski begitu dari segi kuantitas dan kualitas tidak lebih buruk dari fase sebelumnya. Menurut makalah H. Amsyal, setidaknya ada 30 grup film yang ada di Medan. Beberapa film yang mereka produksi ada yang sudah mendapatkan penghargaan.
Menyebut beberapa judul seperti “Badai” (Juara III Festival Air Forkami Jakarta), “Pantang di Jaring Halus” (Nominator Festival Film Konfiden), “Pesan dari Balik Kerudung” (juara I Video Diary Yamaha). Ketiga film ini digarap oleh Onny Kresnawan, film maker yang memimpin Sineas Film Documentary. Juga ada Jufri Bulian Ababil yang telah meraih juara I pada Kepakan Kreatif RRI 2010, lewat filmnya berjudul “Cinta Sebatas Jemuran”, ada juga opique pictures dalam film "musemu,sejarah terlupakan" Insan film asal Medan lainnya, seperti Joey Bangun, yang sudah malang melintang di berbagai rumah produksi di Jakarta, juga terbilang potensial. Ia sukses memproduksi beberapa film seperti “Calon Bupati” (dalam format opera Karo). Ada juga film dokumenter berjudul “Menantang Rute Bahaya” yang dikerjakan mahasiswa/i USU beberapa tahun lalu. Film ini masuk nominasi Eagle Awards versi Metro TV. Contoh-contoh ini belum termasuk beberapa film lokal yang sudah ditayangkan di TVRI Medan, seperti “Anak Siampudan,” “Rokkap”
Pajak Terbesar
Menurut Praktisi Film Medan, H. Amsyal, mengutip Deddy Mizwar, Medan termasuk kota penghasil pajak tontonan terbesar kedua setelah Jakarta. Besar pajak tontonan yang diberlakukan di Medan mencapai 30 persen, padahal di daerah lain hanya 10 persen. Hal ini diakui Manager Bioskop 21 Group Sun Plaza, Nobon Iskandar, seperti yang tertuang dalam makalah H. Amsyal dalam diskusi itu. Pertanyaannya kemanakah pajak tontonan yang didapat dari film itu? Kondisi ini makin parah, jika melihat anggaran yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan hanya Rp 24 juta per tahun untuk film. “Bagaimana mungkin dengan angka segitu, film Medan akan berkembang lebih baik,” tutur Saut Hutabarat. Padahal dari pengalaman Saut Hutabarat, untuk memproduksi sebuah film pendek di Jakarta, rata-rata memerlukan uang sebesar Rp 50-70 juta. Untunglah sineas-sineas Medan punya cara meminimalisir biaya, yakni dengan merekrut teman-teman dalam pembuatan filmnya. Sehingga tidak harus membayar para kru. Cara ini terbukti efektif sehingga biaya pembuatan film pendek di Medan hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 5-7 juta. “Semangat inilah yang tidak dimiliki sineas-sineas kota lain. Karena itu, aku yakin, sekalipun tanpa dukungan siapa-siapa, Medan tetap akan menghasilkan film dan selalu melahirkan para sineasnya,” tandas Saut. ( jones gultom)
