Oleh: Syafitri Tambunan.
Film sebagai proses kreatif, sebenarnya telah menjadi industri
berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat secara ekonomi, serta
meningkatkan martabat budaya Indonesia. Alasannya, memproduksi sebuah
film akan melahirkan banyak lapangan kerja yang selalu bersinergi
melahirkan karya audio visual ini.
Belum lagi, budaya ini akan
mencuat bila mampu menembus angka pemutaran film terbanyak dengan
menyertakan tanah Indonesia sebagai latar atau lokasi shottingnya.
Selain itu tentunya, menyejahterakan insan film, pendukung pelaksana ide
kreatif lain, maupun pihak lain. Tidak jarang efek yang timbul adalah
pengenalan budaya ke berbagai dunia.
Bahkan, seringkali pemerintah, yang tidak terlibat langsung dalam produksi film itu, mampu mengangkat kepala bila seorang insan film atau sebuah film menjadi booming di luar negeri. Dian Sastrowardoyo, saat berdiri di red carpet Festival Film Cannes tahun ini, mampu menyita perhatian dunia dengan potensinya sebagai aktor. Saat itu, banyak negara secara tidak langsung mengangkat Indonesia dari berbagai sisi.
Banyak orang saat itu mempertanyakan gaun yang dikenakan, asal kelahiran sang aktris, film yang dibintanginya, ataupun lokasi shotting sang aktris melakukan proses shooting. Bila bisa mendeskripsikan jawabannya, pastinya akan banyak kata Indonesia yang bergaung. Misalnya gaun yang didesain oleh anak berbangsa Indonesia, lokasi perfilman di sebuah daerah di Indonesia ataupun sejumlah film Indonesia yang dibintanginya. Salah satunya Ada Apa Dengan Cinta (AADC). Film sang aktris sendiri merupakan salah satu pendongkrak dunia perfilman Indonesia yang sering ‘naik-turun’.
Baik industri perfilman, maupun sekedar desainer Indonesia perancang gaunnya, pasti semakin menimbulkan antusiasme dunia luar terhadap Indonesia, khususnya dunia perfilman Indonesia.
Dalam dekade 10 tahun terakhir, perfilman Indonesia menunjukkan geliatnya kembali. Tampaknya hal ini akan berubah dengan timbulnya persaingan ketat antara karya anak bangsa, dengan film asing, seperti Amerika Serikat (AS), India, Cina, Jepang dan Korea.
Dalam konteks ini, penggiat film Indonesia sebenarnya berpotensi meningkatkan peran film yang awalnya hanya sebagai produk kreatif, menjadi industri baru, seperti negara Boolywood India, ataupun Holywood AS. Perlu dukungan yang baik antara semua pihak, baik insannya sendiri, masyarakat peminatnya, serta birokrasi di setiap daerah.
Inilah kendala bagi penggiat film di Indonesia, khususnya daerah Sumatera Utara yang dulunya sempat terkenal dengan dibangunnya studio film pertama di Indonesia Jalan Sunggal, Medan. Penggiat-penggiat film Sumut, seperti J. Hendry Norman (Mata Sapi Film), M. Taufik Pradana (Opique Picture), Abdul Azis Lubis (Agung Film Maker), Willy Darmawan (Intermedia Project), Darma Lubis (Sol File Documentary) dan sejumlah nama lainnya memiliki peran mengedukasi masyarakat dalam produk kreatifnya. Meskipun penggiat lokal, mereka mampu melahirkan karya perfilman yang sebenarnya layak menjadi konsumsi publik.
Karena, akan banyak sisi yang diperlihatkan dalam aksi penggiat perfilman Sumut, di antaranya pesan moral, ataupun kebudayaan, serta pengubahan perspektif yang salah. Sisi moral, anak muda seperti J. Hendry Norman punya pandangannya sendiri.
"Film pendek seperti Medan Hardcore, ataupun Kost 208 sebenarnya diproduksi untuk tujuan mengedukasi masyarakat memandang suatu fenomena dari semua perspektif. Medan Hardcore bercerita tentang sekelompok anak muda yang bergelut dalam musik yang identik dengan kekerasan. Masih ada genre hardcore yang tidak melulu tentang seks bebas, ataupun drugs.
Bahkan, ada sekte hardcore yang menjunjung tinggi hubungan intim dengan satu pasangan saja. Setidaknya, pelajaran untuk setia dengan pasangannya bisa dijadikan pesan moral," tuturnya. Dikatakannya, dalam film itu, masyarakat diedukasi untuk mampu menilai dan mengambil pesan film atas sebuah hal dari berbagai sudut pandang, negatif, maupun positif.
Tidak hanya itu, kebudayaan juga menjadi unsur penting yang bisa memberdayakan audio visual sebuah film bagi Indonesia. Berdasarkan keterangan seorang penggiat seni dan film dokumenter, Darma Lubis, film termasuk media yang mampu memuat pesan yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat.
"Sebuah film bisa mengubah pandangan seseorang terhadap suatu masalah, salah satunya unsur budaya. Program Film Televisi (FTV) yang ada di media televisi nasional, masa ini, sering menampilkan lokasi atau setting tempat di Bali, Yogya, ataupun Semarang. Meskipun temanya tentang cinta-cintaan, penontonnya juga akan tergerak untuk menelusuri, mencari tau, ataupun sekedar mengagumi lokasi shooting yang dipakai, serta menelusuri budaya daerah tersebut," tuturnya.
Dengan ini, lanjutnya, kota-kota tadi akan mampu menciptakan peminatnya sendiri yang termotivasi berkunjung langsung ke lokasi shotting tersebut. Secara tidak langsung, budaya daerah tersebut akan terus menjadi bahan perbincangan yang baik oleh peminat-peminat film itu.
Sama seperti di Sumut, dia mengatakan, potensi budaya Sumut akan sebanding dengan kota-kota tadi, bahkan menjadi prioritas utama jika mampu menerapkan ide FTV itu dalam industri film Sumut.
Dia membenarkan, peran seluruh sektor menjadi unsur terpenting merealisasikan niat tadi. Bahkan, kendala ini justru mengikat ide kreatif tersebut. "Jika mau, banyak tempat atau bangunan bersejarah di Medan, yang sering tidak diperhatikan, atau terkadang dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal, bila bangunan ataupun lokasi itu dimanfaatkan untuk perfilman, produksi insan-insan seperti kami tidak akan sia-sia ataupun tergeletak di Taman Budaya Sumatera Utara, ataupun kafe-kafe yang sering menerapkan konsep "nonton bareng" dalam manajemennya," tuturnya.
Jika ingin menegaskan kembali, penggiat lokal film dokumenter dan semi dokumenter tadi sepakat, industri perfilman kita mampu menopang hidup negara bahkan budaya sebuah bangsa.
Penjelasannya, sebuah produksi film akan membutuhkan banyak tenaga kerja, di antaranya aktor, sutradara, penulis naskah, editor, penata cahaya, penata musik, dan peran-peran kecil seperti pemegang lampu, pembawa alat shooting, bahkan penyedia konsumsi.
Selain itu, budaya bangsa dan potensi lokal akan semakin berkembang bila pelakunya tidak melulu seorang insan film, namun juga menyertakan peran birokrasi secara benar. "Birokrasi memang sudah mulai memperhatikan dunia ini. Hanya saja, birokrasi belum mampu memilih dan menempatkan petugas-petugas yang laiak di bidangnya. Laiak artinya mengerti dengan bidangnya sendiri.
Bila berhubungan dunia film, birokrasi mesti menempatkan petugas yang memang bersinggungan dengan itu, baik berlatar belakang peminat semata, ataupun berpendidikan dibidang yang berkaitan. Mereka mengutarakan perhatian pemerintah akan efektif bila petugas birokrasi itu memahami kebutuhan insan film Sumut. Sehingga, film lokal kita tidak kalah pamor dengan daerah lain, bahkan secara mendunia, serta berpotensi meningkatkan semua aspek kehidupan.
Begitrulah ketika dalam Pameran Pergelaran Seni Se Sumatera XV, banyak yang kecewa, karena hanya sedikit sekali film yang diputar. Selain itu, nampaknya panitia secara keseluruhan, kelihatan kurang serius. Diskusinya hanya dihadiri segelintir orang saja, tidak ada perwakilan-perwakilan dari 10 propinsi yang ada di Sumatera.
Tidak tiap provinsi mengirkjmkan film mereka. Apakah karena tidak diminta, atau karena memang mereka tidak membuatnya, atau mungkin karena faktor lain? Seperti, pemutaran film itu saja, serasa tidak terpublikasi ke seluruh masyarakat kota Medan.
Panitia PPSS ke XV, terasa seperti kurang memperhatikan pemutaran film pada acara yang ditetapkan, padahal seharusnya, panitia sudah sudah mempublikasikannya secara besar-besaran. Kalau kita mau menggiatkan film di Sumut, kita harus siap untuk itu. Para cineas-cineas muda harus diberikan kesempatan yang luas dan mendapat dukungan yang besar.
Kalau di Jakarta saat lesu film ada istilah, tiada film nasional rampunjabi. Bagaimana dengan Medan? Sedang ada PPSS saja, film kita seperti tidak terapresiasi, bagaimana dengan event-even lain yang tak sebesar PPSS? Kita tunggu saja kerja orang muda sebagai insan film ke depannya.
Bahkan, seringkali pemerintah, yang tidak terlibat langsung dalam produksi film itu, mampu mengangkat kepala bila seorang insan film atau sebuah film menjadi booming di luar negeri. Dian Sastrowardoyo, saat berdiri di red carpet Festival Film Cannes tahun ini, mampu menyita perhatian dunia dengan potensinya sebagai aktor. Saat itu, banyak negara secara tidak langsung mengangkat Indonesia dari berbagai sisi.
Banyak orang saat itu mempertanyakan gaun yang dikenakan, asal kelahiran sang aktris, film yang dibintanginya, ataupun lokasi shotting sang aktris melakukan proses shooting. Bila bisa mendeskripsikan jawabannya, pastinya akan banyak kata Indonesia yang bergaung. Misalnya gaun yang didesain oleh anak berbangsa Indonesia, lokasi perfilman di sebuah daerah di Indonesia ataupun sejumlah film Indonesia yang dibintanginya. Salah satunya Ada Apa Dengan Cinta (AADC). Film sang aktris sendiri merupakan salah satu pendongkrak dunia perfilman Indonesia yang sering ‘naik-turun’.
Baik industri perfilman, maupun sekedar desainer Indonesia perancang gaunnya, pasti semakin menimbulkan antusiasme dunia luar terhadap Indonesia, khususnya dunia perfilman Indonesia.
Dalam dekade 10 tahun terakhir, perfilman Indonesia menunjukkan geliatnya kembali. Tampaknya hal ini akan berubah dengan timbulnya persaingan ketat antara karya anak bangsa, dengan film asing, seperti Amerika Serikat (AS), India, Cina, Jepang dan Korea.
Dalam konteks ini, penggiat film Indonesia sebenarnya berpotensi meningkatkan peran film yang awalnya hanya sebagai produk kreatif, menjadi industri baru, seperti negara Boolywood India, ataupun Holywood AS. Perlu dukungan yang baik antara semua pihak, baik insannya sendiri, masyarakat peminatnya, serta birokrasi di setiap daerah.
Inilah kendala bagi penggiat film di Indonesia, khususnya daerah Sumatera Utara yang dulunya sempat terkenal dengan dibangunnya studio film pertama di Indonesia Jalan Sunggal, Medan. Penggiat-penggiat film Sumut, seperti J. Hendry Norman (Mata Sapi Film), M. Taufik Pradana (Opique Picture), Abdul Azis Lubis (Agung Film Maker), Willy Darmawan (Intermedia Project), Darma Lubis (Sol File Documentary) dan sejumlah nama lainnya memiliki peran mengedukasi masyarakat dalam produk kreatifnya. Meskipun penggiat lokal, mereka mampu melahirkan karya perfilman yang sebenarnya layak menjadi konsumsi publik.
Karena, akan banyak sisi yang diperlihatkan dalam aksi penggiat perfilman Sumut, di antaranya pesan moral, ataupun kebudayaan, serta pengubahan perspektif yang salah. Sisi moral, anak muda seperti J. Hendry Norman punya pandangannya sendiri.
"Film pendek seperti Medan Hardcore, ataupun Kost 208 sebenarnya diproduksi untuk tujuan mengedukasi masyarakat memandang suatu fenomena dari semua perspektif. Medan Hardcore bercerita tentang sekelompok anak muda yang bergelut dalam musik yang identik dengan kekerasan. Masih ada genre hardcore yang tidak melulu tentang seks bebas, ataupun drugs.
Bahkan, ada sekte hardcore yang menjunjung tinggi hubungan intim dengan satu pasangan saja. Setidaknya, pelajaran untuk setia dengan pasangannya bisa dijadikan pesan moral," tuturnya. Dikatakannya, dalam film itu, masyarakat diedukasi untuk mampu menilai dan mengambil pesan film atas sebuah hal dari berbagai sudut pandang, negatif, maupun positif.
Tidak hanya itu, kebudayaan juga menjadi unsur penting yang bisa memberdayakan audio visual sebuah film bagi Indonesia. Berdasarkan keterangan seorang penggiat seni dan film dokumenter, Darma Lubis, film termasuk media yang mampu memuat pesan yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat.
"Sebuah film bisa mengubah pandangan seseorang terhadap suatu masalah, salah satunya unsur budaya. Program Film Televisi (FTV) yang ada di media televisi nasional, masa ini, sering menampilkan lokasi atau setting tempat di Bali, Yogya, ataupun Semarang. Meskipun temanya tentang cinta-cintaan, penontonnya juga akan tergerak untuk menelusuri, mencari tau, ataupun sekedar mengagumi lokasi shooting yang dipakai, serta menelusuri budaya daerah tersebut," tuturnya.
Dengan ini, lanjutnya, kota-kota tadi akan mampu menciptakan peminatnya sendiri yang termotivasi berkunjung langsung ke lokasi shotting tersebut. Secara tidak langsung, budaya daerah tersebut akan terus menjadi bahan perbincangan yang baik oleh peminat-peminat film itu.
Sama seperti di Sumut, dia mengatakan, potensi budaya Sumut akan sebanding dengan kota-kota tadi, bahkan menjadi prioritas utama jika mampu menerapkan ide FTV itu dalam industri film Sumut.
Dia membenarkan, peran seluruh sektor menjadi unsur terpenting merealisasikan niat tadi. Bahkan, kendala ini justru mengikat ide kreatif tersebut. "Jika mau, banyak tempat atau bangunan bersejarah di Medan, yang sering tidak diperhatikan, atau terkadang dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal, bila bangunan ataupun lokasi itu dimanfaatkan untuk perfilman, produksi insan-insan seperti kami tidak akan sia-sia ataupun tergeletak di Taman Budaya Sumatera Utara, ataupun kafe-kafe yang sering menerapkan konsep "nonton bareng" dalam manajemennya," tuturnya.
Jika ingin menegaskan kembali, penggiat lokal film dokumenter dan semi dokumenter tadi sepakat, industri perfilman kita mampu menopang hidup negara bahkan budaya sebuah bangsa.
Penjelasannya, sebuah produksi film akan membutuhkan banyak tenaga kerja, di antaranya aktor, sutradara, penulis naskah, editor, penata cahaya, penata musik, dan peran-peran kecil seperti pemegang lampu, pembawa alat shooting, bahkan penyedia konsumsi.
Selain itu, budaya bangsa dan potensi lokal akan semakin berkembang bila pelakunya tidak melulu seorang insan film, namun juga menyertakan peran birokrasi secara benar. "Birokrasi memang sudah mulai memperhatikan dunia ini. Hanya saja, birokrasi belum mampu memilih dan menempatkan petugas-petugas yang laiak di bidangnya. Laiak artinya mengerti dengan bidangnya sendiri.
Bila berhubungan dunia film, birokrasi mesti menempatkan petugas yang memang bersinggungan dengan itu, baik berlatar belakang peminat semata, ataupun berpendidikan dibidang yang berkaitan. Mereka mengutarakan perhatian pemerintah akan efektif bila petugas birokrasi itu memahami kebutuhan insan film Sumut. Sehingga, film lokal kita tidak kalah pamor dengan daerah lain, bahkan secara mendunia, serta berpotensi meningkatkan semua aspek kehidupan.
Begitrulah ketika dalam Pameran Pergelaran Seni Se Sumatera XV, banyak yang kecewa, karena hanya sedikit sekali film yang diputar. Selain itu, nampaknya panitia secara keseluruhan, kelihatan kurang serius. Diskusinya hanya dihadiri segelintir orang saja, tidak ada perwakilan-perwakilan dari 10 propinsi yang ada di Sumatera.
Tidak tiap provinsi mengirkjmkan film mereka. Apakah karena tidak diminta, atau karena memang mereka tidak membuatnya, atau mungkin karena faktor lain? Seperti, pemutaran film itu saja, serasa tidak terpublikasi ke seluruh masyarakat kota Medan.
Panitia PPSS ke XV, terasa seperti kurang memperhatikan pemutaran film pada acara yang ditetapkan, padahal seharusnya, panitia sudah sudah mempublikasikannya secara besar-besaran. Kalau kita mau menggiatkan film di Sumut, kita harus siap untuk itu. Para cineas-cineas muda harus diberikan kesempatan yang luas dan mendapat dukungan yang besar.
Kalau di Jakarta saat lesu film ada istilah, tiada film nasional rampunjabi. Bagaimana dengan Medan? Sedang ada PPSS saja, film kita seperti tidak terapresiasi, bagaimana dengan event-even lain yang tak sebesar PPSS? Kita tunggu saja kerja orang muda sebagai insan film ke depannya.
sumber : http://www.analisadaily.com/